BB

Pemerintah Belum Akan Blokir BlackBerry

Minta RIM Bangun Pusat Data di Indonesia

BOGOR -- Pemerintah tidak akan memblokir layanan BlackBerry di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pemerintah hanya meminta Research in Motion (RIM), produsen dan penyedia layanan BlackBerry, untuk membangun pusat data di Indonesia.

"Persoalan BlackBerry di Indonesia hanyalah karena mereka belum punya data center saja di sini," kata Tifatul di sela rapat kerja presiden dengan para menteri dan gubenur di Istana Bogor, kemarin. Tifatul mengatakan, sesuai undang-undang, semua perusahaan telekomunikasi maupun perbankan yang beroperasi nasional, harus membuat pusat data di Indonesia.

Pusat data perlu dibuat di Indonesia, karena operator telekomunikasi membayar pajak dan melakukan bisnis di Indonesia. Tifatul memastikan Indonesia tidak akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang memblokir layanan BlackBerry.

"Kita sekarang tidak ikut Uni Emirat Arab dalam (memblokir) BlackBerry, aman sementara ini," kata menteri asal Partai Keadilan Sejahtera itu. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memblokir BlackBerry untuk alasan keamanan nasional. Layanan BlackBerry tidak bisa disadap sehingga menyulitkan jika ada suatu penyelidikan. Pemblokiran dilakukan kedua negara tersebut karena RIM menolak membuka akses data di pusat data mereka di Kanada.

Hingga saat ini, kata Tifatul, RIM belum menyatakan penolakannya untuk membuat pusat data di Indonesia. "Kita tahapan pertama menghimbau dulu, supaya buat di sini dan tak ada kekagetan-kekagetan," kata Tifatul. Ia menambahkan, pusat data sebenarnya juga memberikan keuntungan jangka panjang bagi kepentingan dalam negeri. Salah satunya, dapat menyerap tenaga kerja.

Pelanggan BlackBerry di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Terdapat enam operator telekomunikasi yang bermitra dengan RIM. Yakni, Indosat, Telkomsel, XL Axiata, Natrindo Telepon Seluler (Axis), Hutchison CP Telecom (Tri), dan Smart Telecom. (sof)